You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Rapat Monev Reses Bahas Optimalisasi Pangan Bersubsidi
photo Fakhrizal Fakhri - Beritajakarta.id

Rapat Monev Reses Bahas Optimalisasi Pangan Bersubsidi

Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif membahas optimalisasi program pangan bersubsidi dalam Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (monev) Hasil Reses pada APBD 2025 serta Rencana Realisasi APBD 2026.

"Ini terus kami bahas dalam setiap rapat kerja,"

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyampaikan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program pangan bersubsidi, terutama terkait antrean panjang dan keterbatasan kuota penerima manfaat.

Ia menekankan, perlunya perbaikan sistem agar warga tidak menunggu terlalu lama saat mengantre paket pangan bersubsidi tersebut. Salah satu upaya yang diusulkan adalah penerapan sistem by name by address guna mempercepat dan menertibkan distribusi.

Komisi D Tekankan Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Hadapi Cuaca Ekstrem

“Problem utamanya itu antrean yang panjang dan kuota yang cepat habis,” ujar Nova, Kamis (22/1).

Ia menambahkan, meski pendistribusian telah dilakukan secara daring dan sebagian sudah ditindaklanjuti, namun kendala di lapangan masih kerap terjadi.

Menurut Nova, anggaran program pangan bersubsidi memang terbatas dan terbagi antara anggaran murni dan APBD Perubahan. Sebab itu, diperlukan langkah lanjutan untuk memaksimalkan kuota yang tersedia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Lebih lanjut, Nova mengungkapkan bahwa persoalan antrean juga dipicu oleh keterbatasan titik distribusi di lapangan. Ia mencontohkan, dalam satu wilayah sering kali hanya tersedia satu titik distribusi, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat di sekitarnya.

“Akibatnya antrean menjadi panjang dan kuota cepat habis. Ini perlu dievaluasi agar titik distribusi bisa tersebar di beberapa wilayah,” katanya.

Nova menyebut, distribusi pangan bersubsidi melibatkan sejumlah BUMD, seperti Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya. Ia pun meminta agar BUMD-BUMD tersebut memperluas cakupan titik distribusi guna mempermudah akses masyarakat.

“Kami minta cakupannya diperluas. Ini terus kami bahas dalam setiap rapat kerja,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Dinkes Monitoring Kasus Hantavirus, Waspadai Penularan

    access_time18-05-2026 remove_red_eye2011 personDessy Suciati
  2. Sudin LH Jaktim Olah 3,4 Ton Sampah Organik Jadi Pakan Maggot dan Kompos

    access_time18-05-2026 remove_red_eye1880 personNurito
  3. Pramono Bakal Lantik 891 Pejabat Pemprov DKI Hari Ini

    access_time20-05-2026 remove_red_eye1614 personDessy Suciati
  4. Pemkot Jakbar Gelar Kerja Bakti Serentak di 56 Kelurahan

    access_time17-05-2026 remove_red_eye1325 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Pram: Jakarta Siap Jadi Kota Sport Tourism

    access_time17-05-2026 remove_red_eye1134 personFolmer